MENELISIK ALIRAN DUIT HARAM HASIL KORUPSI DIRJEN PAJAK YANG MENGALIR KE KOPERASI TAMBANG KUD PERINTIS DESA TANOYAN PART I

Kantor KUD PERINTIS Di Desa Tanoyan

Sumber/Oleh : Sehan Ambaru,SH.
Direktur Lembaga Penelitian Masyarakat Insan Totabuan

Wartawan : Sutimin Tubuon

El-Madani | Bol-Mong- Sejak adanya Pabrik Pengolahan Emas tepatnya di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Koprasi Unit Desa (KUD) Perintis bermula dari Tahun 2017, dengan Aset berupa 12 buah Tong, Cruiser, Licuiser, Ballmil, Bangunan secara keseluruhan sampai pada pembuatan jalan Paving Blok sepanjang 3(tiga) Km menuju Area Pabrik, jika ditotal Nilainya mencapai 15 (lima belas) Milyar, sejak itulah dimulainya oprasi dengan tidak pernah berhenti sampai dengan sekarang.

Satu buah Tong sehari berputar dengan pendapatan produksi sekali putar 30 Juta, satu tong dalam sebulan dikalikan hasil produksi sehari maka total biaya produksi bisa mencapai angka 900 Juta, dalam Koperasi Perintis tersebut ada 12 (dua belas) Tong berproduksi setiap hari, bisa dibayangkan berapa biaya produksinya. Produksi 1 tong saja setiap hari selama 30 hari dapat Rp900 dikurangi operasional dan lainnya, bersih diterima oleh Koprasi adalah setengahnya yakni 450 Juta. Artinya kalau 12 tong beroprasi setiap hari tanpa henti, maka berapakah pendapatan si Pemodal alias David liem kala itu, bisa dibayangkan, apakah itu ada pemotongan Pajak Pendapatan, ternyata info dari Pengurus Koprasi Perintis bahwa selama Produksi tidak pernah ada pemotongan Pajak Penghasilan. Dugaan pengelolaan pendapatan Produksi Koperasi Perintis tidak transparan dan telah melanggar Undang Undang Perpajakan sehingganya Negara dirugikan.

Sehan Ambaru,SH Direktur Lembaga Penelitian Masyarakat Insan Totabuan

Hasil Investigasi dan wawancara pada pengurus Koprasi Unit Desa (KUD) Perintis Desa Tanoyan didapati keterangan bahwa memang penghasilan Pabrik Pengolahan Emasnya sangat besar, dalam setahun bisa tembus Milyaran Rupiah, dan semuanya di siasati dan dimainkan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koprasi, tidak pasti berapa penerimaan Koprasi dari Pemodal, dalam hal ini David Liem atas pendapatan Pabrik, dikarenakan bagian manajemen keuangan Pabrik dikendalikan langsung oleh orang Pemodal, alias David liem, lagian pengakuan Pengurus Koprasi yang mana penghasilan Koprasi tetap minim setiap bulan, dan selalu kesulitan keuangan dan muara akhirnya Negara dan Daerah dirugikan, sekali lagi Negara dan Daerah telah dirugikan atas pengelolaan kekayaan alam yang dengan sengaja dirampok oleh David Liem cs, dengan cara tidak membayar Pajak Penghasilan, padahal sesuai UU Perpajakan Nomor 36 Thn 2008, omset diatas 4,5 Milyard diwajibkan menyetor Pajak Penghasilan bulanan, apalagi Nilai Aset Pabrik Koprasi yang tembus mencapai kisaran 15 Milyard dalam setahun, dengan artian Omset atau Produksi setahun Pabrik bersih sampai 10-an Milyard.

Terpisah dengan urusan itu, lebih meyakinkan dalam dugaan, Investasi Uang yang dipakai untuk Mengelola pabrik Koprasi sejak awal tidak jelas muasalnya, tengok saja pengakuan Deden Suhendar alias Yulmanizar, dia memberi pengakuan ke KPK bahwa aliaran duit haram itu 40 Milyard untuk membeli Aset Koprasi Perintis di Desa Tanoyan pada Pemilik saham awal yakni David liem, tapi pada perjanjian jual beli dibawah tangan antara Deden Suhendar alias Yulmanizar lewat Untung Agustanto pada Tanggal 4 agustus 2019 aset Pebrik dan Bagunan milik KUD Perintis itu hanya dihargai dengan sejumlah Uang 2 Milyard rupiah saja, artinya kenapa diatas kertas Perjanjian hanya dihargai seperti itu, tujuanya hanya untuk menutupi Pajak Penghasilan dan Pendapatan Usaha Pabrik serta menghindari konsekwensi Pajak Jual Beli, makanya mereka tetap mengabaikan Akta Jual Beli Aset dihadapan Notaris sebagai Perpanjangan Tangan Negara, hal ini jelas mengabaikan Pasal 1357 KUHPerdata, serta menghindari jangan sampai diketahui oleh Pengurus Koprasi yang lain, olehnya di formulasilah sedemikian rupa agar jenis kejahatan bisnis yang menggunakan duit haram harus tetap tersimpan dengan rapi. Saya Hakul Yakin DAVID LIEM mengetahui betul asal muasal duit yang dipakai oleh Deden Suhendar alias Yulmanizar lewat kaki tanganya Untung Agustanto ini berasal dari aliran duit Haram Korupsi Pajak, makanya sejak awal David Liem tidak pernah suka berhubungan dengan Pihak Notaris, pada pasal 21 s/d 29 UU Perpajakan disertai sanksi Pidana sudah jelas, dikombainkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), disini jelas jikalau Pihak Penegak Hukum mau menseriusi Kejahatan Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang Ini.

KESIMPULAN : Bagi saya Kongkalingkong atas aliran duit haram hasil Korupsi duit Pajak yang dilakukan Oleh mantan Dirjen pajak dan anak buahnya itu biarkan tetap di tangani oleh KPK sebagai bentuk Penegakan Hukum Negara atas para Pejabat Korup di negeri ini yakni Deden Suhendar alias Yulmanizar dan Angin Prayitno Aji dkk, Akan tetapi para pihak lain yang terhubung dibawahnya yang menerima aliran duit haram itu yang indikasi menerima Fee atas Take Over (pembelian) Aset Koprasi Unit Desa (KUD) Perintis Desa Tanoyan yang mengalir ke banyak pihak, serta Tindak Pidana “Turut serta” melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Manipulasi Administrasi Penggelapan Pajak Pendapatan Koprasi, Tindak Pidana Khusus dibidang Perpajakan maka ranah ini terbuka bagi JAKSA AGUNG dan MABES POLRI untuk wajib mengusut tuntas dan Harus segera memeriksa dan Mentersangkakan juga David Liem cs.

CATATAN : Secara umum, kewajiban Perpajakan Koperasi pada UU Nomor 36 Tahun 2008 meliputi: Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP, Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Badan, Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan, Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

SANKSI PIDANA TPPU : Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bunyi pasal 5 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang secara pasif dan massif diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliard, UU KUP No 6 thn 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan menjadi pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Bersambung part II)
(Sutimin Tubuon**elmadani.co,id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.