Bupati Empat Lawang Dukung Zero Konflik Pasca Pemilu 2019, Ini Arahannya

rx online

“Tugas partai politik adalah meredam kader, pendukung, dan simpatisan agar mereka lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sudah saatnya partai politik melakukan edukasi secara terstruktur kepada kader, pendukung, dan simpatisan sebagai bagian dari implementasi politik kebangsaan,”kata Bupati Joncik .

EMPAT LAWANG,elmadani.co.id- Jumat,26/04/2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang adakan acara pengarahan dalam rangka penanganan konflik pasca Pemilu.Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Empat Lawang,H. Joncik Muhammad ,S.Si,SH,MM,MH di dampingi Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana,Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Hadi,Dandim 0405 Lahat Letkol Kaf Sungudi ,Kajari Empat Lawang,OPD dan tokoh adat.

Dandim 0405 Lahat Letkol Kaf Sungudi, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang, untuk mengawal proses Pemilu. Jangan sampai terjadi konflik di Kabupaten Empat Lawang ini.

“Mari kita tunjukan masyarakat Empat Lawang yang bisa menjalankan Demokrasi yang dewasa,” ungkap Sungudi pada saat rapat pengarahan oleh Bupati dan Wakil Bupati Empt Lawang beserta FKPD, terkait pencegahan konflik Pemilu tahun 2019, dipendopoan Rumah Dinas Bupati Empat Lawang, Jum’at (26/4

Sementara itu Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, mengatakan anggapan orang luar kalau Empat Lawang ini masih dalam kategori merah.

“Jangan sampai anggapan seperti itu terjadi, kita rubah kalau Empat Lawang tidak seperti itu. Karena kita sudah sepakat menjadikan Empat Lawang ini lebih baik,” katanya.

Dirinya sambung Joncik, mengajak semua pihak mulai dari Pimpinan Daerah, Forkompinda, para Elit Partai dan masyarkat terlebih lagi penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu. Agar pelaksanaan rekapitulasi bisa menjamin ada rasa keadilan bagi para peserta pemilu.

“Kalau Pilpres, DPRI, DPD, DPRD Provinsi, saya tidak terlalu peduli, tapi yang Kabupaten ini yang saya antisipasi. Karena saya harap Empat Lawang ini aman,” harapnya.

“Kami Forkopimda Kabupaten Empat Lawang akan terus bersinergi bersama serta konsisten dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga zero konflik di Empat Lawang pasca Pemilu. Ini juga sesuai arahan pak Gubernur Sumsel H. Herman Deru , kami selaku Forkopimda Empat Lawang akan menjadi garda terdepan untuk menjaga ketertiban khususnya di Kabupaten Empat Lawang,” kata Joncik.

Sementara itu Bupati Empat Lawang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

“Kedudukan camat sebagai Ketua Forpimcam itu juga sangat strategis dalam rangka penanganan konflik sosial di masyarakat, tugas dan fungsi camat sebagai Forkopimcam dan Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di wilayah dapat dilaksanakan sebaik baiknya,” jelasnya.

“Buat posko bersama tingkat kecamatan untuk memonitor serta mendeteksi dini kejadian diwilayahnya sehingga kita dapat meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan , tentunya mari kita jaga Empat Lawang ini bersama sama,” tambah Joncik.

Terkait dengan penanganan konflik sosial di tingkat kecamatan, lanjut Joncik, camat sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki tugas fungsi mencegah konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

“Selain itu, semua komponen bersinergi untuk keamanan pasca Pemilu Damai 2019 di Kabupaten Empat Lawang bila ada persoalan persoalan yang tidak dapat diatasi pada kesempatan pertama Segera Laporkan ke pada Kami di Level Forkompimda Tingkat Kabupaten Untuk Dapat Segera Kita Tindak lanjuti bersama,” pungkasnya.

Emosi publik yang penuh stigma terhadap kelompok yang berbeda pilihan politik tentu harus diantisipasi sebelum berubah menjadi konflik terbuka. Berbagai elemen daerah  harus duduk bersama untuk memastikan bahwa kemungkinan buruk ini tidak terjadi, setidaknya ditekan sekecil mungkin. Untuk jangka pendek, tiga pihak perlu melakukan berbagai inisiasi, sinergi, dan kerja sama sebagai langkah antisipatif: pemerintah, partai politik, dan ormas.

Tugas pemerintah terutama adalah memanfaatkan instrumen pemerintahan hingga tingkat RT/RW untuk membangun sistem deteksi dini yang dapat memantau sekaligus merespons berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi di wilayahnya masing-masing.

“Tugas partai politik adalah meredam kader, pendukung, dan simpatisan agar mereka lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sudah saatnya partai politik melakukan edukasi secara terstruktur kepada kader, pendukung, dan simpatisan sebagai bagian dari implementasi politik kebangsaan,”kata Bupati Joncik .

Tugas ormas dan berbagai institusi sosial lain adalah membangun kohesi sosial yang terancam ambruk oleh hiruk pikuk persaingan politik. Kerja sama pemerintah, partai politik, dan masyarakat ini diharapkan mampu meredam potensi konflik akibat suhu persaingan politik yang terlalu panas.

Untuk kepentingan jangka panjang, sudah saatnya dipertimbangkan agar persaingan politik tidak menggunakan sentimen agama. Ini tidak berarti bahwa agama tidak boleh terlibat dalam proses-proses politik. Kehadiran agama dalam proses-proses politik harus lebih diarahkan untuk memperkuat etika sosial-politik; bukan hanya menjadi alat mobilisasi suara.

Pemerintah dan DPRD harus bekerja sama untuk merumuskan regulasi yang menjamin bahwa perebutan kekuasaan tidak bisa lagi mengeksploitasi simbol-simbol agama yang berpotensi membuat masyarakat menjadi terbelah. Tanpa ada regulasi yang tegas, mengikat, dan hitam putih, kecenderungan hiruk pikuk Pemilu 2019 yang telah lalu  yang begitu gaduh akan terus terulang di masa-masa mendatang dan di tempat-tempat yang lain. 

Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahanpasca Pemilu.

Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices).

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”. Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai.

Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat.

Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.   (FAUZI)

3 thoughts on “Bupati Empat Lawang Dukung Zero Konflik Pasca Pemilu 2019, Ini Arahannya

  1. Di atas mungkin baik tapi dibawah masih banyak yg dizolimi,pengelembungan suara dimana mana,tapi tidak ada yg peduli bahkan menutup mata,yg menang bisa jadi kalah yg kalah bisa melenggang dengan mulus.tapi sayang kami rakyat kecil hanya bisa melihat tapi tidak bisa berbuat

    1. Semoga yang lagi menjabat tidak tutup mata demi uang, semoga yang berbuat curang segera mendapat balasan yang setimpal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.